MEDIA ARUS BARITO – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menyiapkan langkah cepat dan program jangka panjang untuk menangani krisis air bersih yang melanda sejumlah desa, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA), di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dr. Ita Minarni, S.T., M.T., saat ditemui sejumlah awak media di ruang Aula Sekda, Jumat (2/10/2026), seusai rapat.
Ita mengatakan, untuk penanganan jangka pendek, pemerintah daerah mengandalkan pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama sumber air masyarakat mengalami kekeringan.
Menurutnya, Pemkab Barsel juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta sejumlah organisasi yang dapat membantu dalam penanganan krisis air bersih. Selain distribusi air, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar pelayanan air bagi masyarakat yang terdampak dapat dipermudah.
“Ini bencana, bahkan kalau bisa khusus untuk pengisian air bak masyarakat dapat digratiskan,” ujar Ita, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya kepada awak media.
Untuk penanganan jangka panjang, Pemkab Barsel merencanakan pembangunan sejumlah sumur bor lengkap dengan menara penampungan atau tower air. Ita menyebut, terdapat sekitar 20 desa yang sebelumnya teridentifikasi mengalami kekeringan, sementara tahap awal pembangunan sumber air direncanakan mencakup sejumlah titik yang diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Dalam menentukan lokasi sumur bor, pemerintah daerah akan berupaya memastikan sumber air yang dibangun memiliki kapasitas yang memadai. Teknologi pendeteksian bawah tanah akan digunakan untuk membantu mengetahui keberadaan sumber air serta memperkirakan kedalamannya, sehingga pengeboran tidak dilakukan secara sembarangan.
“Jadi kita akan mencari sumber air yang kapasitasnya besar. Nantinya ada penampungan dan keran, sehingga masyarakat dari desa tersebut bisa langsung mengambil air,” jelasnya. Sistem tersebut diharapkan menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan pengiriman air tangki ketika musim kemarau.
Selain persoalan air bersih, Pemkab Barsel juga menyiapkan langkah untuk membuka akses terhadap sejumlah wilayah yang terisolasi ketika debit sungai mengalami penurunan. Ita menyampaikan adanya koordinasi terkait pengerukan pendalaman Sungai Hantasan Alumudin sekitar 2,2 kilometer untuk mendukung kebutuhan transportasi dan pengairan masyarakat di kawasan tersebut.
Pengerukan sungai itu, lanjutnya, akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pemerintah daerah mempertimbangkan kerja sama dengan perusahaan, namun berdasarkan koordinasi lebih lanjut, penanganan tersebut diarahkan melalui tim Pemerintah Provinsi Kalteng.
Ita juga menyinggung hasil penyaluran bantuan yang sebelumnya dilakukan bersama personel TNI. Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan kondisi akses jalan yang dinilai perlu mendapat perhatian untuk mendukung mobilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mempertimbangkan pembukaan atau peningkatan akses jalan alternatif agar distribusi bantuan dan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada jalur sungai.
Di sisi lain, penanganan kekeringan juga berkaitan erat dengan potensi kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Pemkab Barsel telah menyiapkan sejumlah kolam penampungan air pada titik-titik yang dinilai rawan mengalami kebakaran berulang. Ita menyebut terdapat sekitar enam titik kolam yang dipersiapkan untuk mendukung penanganan karhutla.
Keberadaan kolam tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak pengambilan air bagi petugas pemadam apabila terjadi kebakaran. Selama ini, salah satu kendala dalam penanganan karhutla adalah jauhnya sumber air dari lokasi kejadian, terlebih ketika kondisi sungai dan sumber air alami mengakami kekeringan.
Terkait hasil rapat yang digelar (2/10/2026), Ita menegaskan bahwa penanganan kekeringan dan dampak kemarau menjadi salah satu perhatian pemerintah, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, koordinasi distribusi air tangki, penyediaan sumber air permanen melalui sumur bor, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Pemerintah daerah juga akan melihat perkembangan kondisi di lapangan untuk menentukan apakah jumlah titik air permanen perlu ditambah sesuai kebutuhan masyarakat.(red)
